Diluruskan Mahfud MD: Kita Perlu Pemimpin Kuat Tahun 2024 Bukan Karena yang Sekarang Gagal, Tapi Karena Harus Pemilu

Pages/Halaman:

Dapatkan berita terupdate dari SAFAHAD.MY.ID di:

SAFAHAD - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD meluruskan sejumlah pemberitaan yang dinilainya salah dalam mengartikan apa yang dia sampaikan. Pernyataan itu sendiri berkaitan tentang pemimpin ideal untuk 2024.

“Adalah pembuat hoax mereka menulis bahwa Menko Polhukam mengakui pemerintah sekarang lemah dan gagal sehingga kita menyerah,” ujar Mahfud lewat akun Twitter pribadinya, sesaat lalu, Kamis (28/4).

Mahfud lantas meluruskan. Kala itu, dia mengatakan bahwa tahun 2024 masyarakat memilih pemimpin baru karena pemilu tidak ditunda dan Presiden Jokowi sudah memberi kepastian tentang hal tersebut.

Untuk itu, Mahfud mengajak untuk mencari pemimpin yang kuat. Ajakan ini bukan karena pemimpin sekarang lemah dan gagal, tetapi karena harus diganti melalui Pemilu 2024 sesuai konstitusi. (Baca Juga: Viral Mahfud MD Kritik Pemerintahan Jokowi, ‘Tidak Kayak Sekarang, Aduh Mengerikan Kalau Saya Lihat’)

Adapun dua masalah yang dihadapi bangsa adalah polarisasi ideologi dan merajalelanya korupsi. Kedua masalah ini, sambung Mahfud, adalah tantangan dari waktu ke waktu yang jadi masalah semua pemerintah.

“Ini sudah subur dan tak teratasi sejak SBY, Megawati, Gus Dur, Habibie. Kita perlu pemimpin kuat tahun 2024 bukan karena yang sekarang gagal, tapi karena harus pemilu,” tekannya lagi.

Lebih lanjut, Mahfud juga memastikan dirinya tidak pernah mengatakan TNI akan melakukan kudeta. Adapun yang disampaikan adalah tentang fenomena yang terjadi di Amerika Latin. Di sana, jika negara tidak bisa mengatasi perpecahan dan korupsi merajalela, maka militernya kudeta dengan dalih menyelamatkan negara.

“Di Indonesia jangan terjadi itu. Pemilu 2024 harus memilih strong leader karena yang sekarang harus diganti,” tegasnya.

Sementara mengenai keberhasilan, sejumlah survei dari lembaga independen menunjukkan bahwa kepercayaan publik masih tinggi. Seperti skor penegakan hukum naik dari 49,1 pada 2019 menjadi 64 pada Februari 2022.

“(Jadi) gagalnya di mana? Mau menyerah karena apa? Paling-paling pembuat hoax membuat hoax lagi dan bilang itu survai abal-abal,” tutupnya.[SRC]

Lihat Juga

Lihat Juga

Lihat Juga

Lihat Juga

Lihat Juga