SAFAHAD - Sebagai bangsa yang berdaulat, seharusnya
Presiden Joko Widodo marah ketika tidak disambut oleh pejabat Amerika Serikat (
AS) di Pangkalan Militer Andrews, Washington DC, AS. Jokowi bahkan seharus segera pergi meninggalkan negara tersebut.
Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia’s Democratic Policy, Satyo Purwanto mengatakan, kedatangan Presiden Jokowi ke AS merupakan pemenuhan atas undangan dari pemerintah AS untuk menghadiri pertemuan tinggal tinggi KTT ASEAN-AS yang juga dihadiri oleh para pemimpin ASEAN.
“Di sinilah keanehan terjadi ketika tidak satupun pejabat Amerika menyambut kedatangan Jokowi,” ujar Satyo kepada Kantor Berita
Politik RMOL, Jumat (13/5).
Menurut Satyo, terlepas di dalam negeri kinerja Jokowi sebagai presiden banyak didera pro-kontra terhadap kebijakannya dan pemerintahannya pun banyak didelegitimasi oleh kelompok masyarakat yang kritis dan parpol oposisi, namun sebagai bangsa berdaulat, tentunya rakyat Indonesia merasa marah terhadap sikap pemerintah AS.
“Harusnya
Jokowi pergi meninggalkan Amerika saat itu juga sebagai protes atas sikap pemerintah AS, meski kita sangat paham bahwa situasi ini dipengaruhi sikap Indonesia terhadap Rusia terkait perang di Ukraina,” kata Satyo.
Bahkan, Satyo juga menyayangkan sikap dari Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI yang malah berusaha menutupi dengan mengklarifikasi, meskipun dengan alasan standar protokoler AS.
“Tapi sulit dipahami oleh masyarakat di dalam negeri ketika acara resmi kenegaraan yang dilaksanakan oleh pemerintah AS dan harusnya sebagai tuan rumah akan selalu menyambut dengan hangat jika sang tuan rumah memang mengharapkan kehadiran si tamu tersebut,” pungkas Satyo.
[RMOL]
