SAFAHAD - Kenaikan
harga BBM subsidi diyakini akan meningkatkan angka kemiskinan di Indonesia. Sebab kenaikan BBM subsidi pasti akan berdampak langsung kepada rakyat, seperti menaikan barang dan jasa, dan pada akhirnya menurunkan daya beli masyarakat.
“Termasuk nelayan, petani, pekebun, usaha kecil dan mikro, penambak, dan kita semua akan terdampak. Pemerintah harus arif dan bijaksana dalam menghadapi pilihan ini, sampai benar-benar rakyat siap dan mampu menghadapinya,” ucap Anggota Komisi VI DPR RI,
Herman Khaeron kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (5/9).
Saat ini, kondisi ekonomi masyarakat sedang tidak baik-baik saja lantaran masih terdampak pandemi Covid-19. Kondisi ini kian diperparah dengan kebijakan pemerintah yang menaikkan
harga BBM jenis Pertalite dan Solar.
Ia pun menyesalkan kebijakan pemerintah. Alih-alih menaikkan BBm subsidi, pemerintah seharusnya lebih mengenyampingkan proyek-proyek infrastruktur yang selama ini membebani APBN.
“Pemerintah bisa melakukan penghematan belanja kementerian dan lembaga, menunda proyek-proyek yang belum dalam sekala mendesak, seperti pembangunan IKN, Jalan Tol Sumatera, dan menunda kereta cepat yang cost overrun,” tegasnya.
Pemerintah harus mampu menilai skala prioritas, antara perut rakyat dengan pembangunan infrastruktur yang tidak berdampak besar bagi masyarakat.
“Prioritaskan dulu program-program yang dapat memulihkan daya beli masyarakat. Tidak perlu juga dikotomikan manfaat subsidi BBM antara masyarakat mampu dan tidak mampu,” tandasnya.
